Foto: karikatur (Dok istimewa)
Surabaya, transparansi.co.id – Dunia hukum Indonesia kembali diguncang oleh sebuah anomali komunikasi publik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga yang selama ini dianggap sebagai “anak emas” reformasi dan simbol integritas, kini justru terperosok dalam labirin ketertutupan.
Kabar mengejutkan mengenai penetapan status Tahanan Rumah bagi tersangka mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, tepat di ambang perayaan Idul Fitri 1447 H, menyisakan tanda tanya besar yang menggantung di benak publik. Mengapa KPK memilih untuk bungkam?.
Keheningan ini bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan sebuah gejala serius yang menunjukkan bahwa transparansi di KPK sedang berada di ujung tanduk. Sebagai lembaga yang lahir dari rahim tuntutan atas akuntabilitas, setiap langkah diam yang diambil KPK adalah langkah mundur bagi demokrasi dan supremasi hukum di tanah air.
Sangat ironis ketika publik mendapatkan informasi mengenai tidak ditemukan seorang tokoh penting negara yang ditahan tidak ada dirumah tahanan bukan dari Lembaga yang menahan, namun dari testimoni sporadis pihak eksternal.
Dalam kasus ini, informasi justru meluncur dari istri mantan Wamenaker Noel seusai menjenguk suaminya di rutan.
Fenomena ini adalah tamparan keras bagi divisi humas dan pimpinan KPK. Bagaimana mungkin seorang mantan menteri dialihkan tahanan tidak ada pengumuman yang jelas kepada publik. Hal ini menunjukkan adanya celah yang menganga dalam Standard Operating Procedure (SOP) keterbukaan informasi.
Jika informasi ini tidak dipicu oleh suara eksternal, muncul kekhawatiran yang mendasar, Apakah status tahanan rumah ini akan selamanya menjadi rahasia di balik dinginnya dinding gedung Merah Putih?.
Penetapan status tahanan rumah yang bertepatan dengan momentum menjelang hari raya Idul Fitri sering kali dipersepsikan secara negatif oleh publik. Dalam kacamata sosiologis, ini dianggap sebagai sebuah “hak istimewa” atau privilese yang tidak terjangkau oleh rakyat jelata yang tersangkut kasus hukum serupa.
Meskipun secara yuridis status tahanan rumah diatur dalam Pasal 22 KUHAP, alasan subjektif dan objektif di baliknya harus dipaparkan secara gamblang. Tanpa penjelasan medis yang kredibel atau urgensi hukum yang masuk akal, langkah ini hanya akan menyuburkan rasa ketidakadilan.
Mengapa tersangka A mendapatkan izin berada di rumah saat lebaran, sementara tahanan lain harus mendekam di balik terali besi?. Tanpa transparansi, perbedaan perlakuan ini akan dianggap sebagai bentuk diskriminasi hukum yang mencederai prinsip equality before the law.
Sebagai insan pers yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers No. 40 Tahun 1999, kita harus mengingatkan kembali bahwa transparansi adalah fondasi dari kepercayaan publik. Media massa berfungsi sebagai “anjing penjaga” (watchdog) yang memastikan bahwa lembaga negara tidak menyalahgunakan wewenangnya.
KPK seharusnya menjadi garda terdepan dalam kejujuran informasi. Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), informasi mengenai penegakan hukum merupakan informasi yang terbuka bagi publik, kecuali dalam hal-hal yang dapat menghambat proses penyidikan. Namun, mengumumkan status penahanan bukanlah hambatan penyidikan, itu adalah kewajiban moral dan administratif lembaga terhadap masyarakat yang membiayai operasional mereka melalui pajak.
Dalam praktik hukum, pengalihan status penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah memerlukan pertimbangan matang. Apakah ada jaminan tersangka tidak akan melarikan diri?. Apakah ada jaminan barang bukti tidak akan dihilangkan?. Dan yang terpenting, apakah kondisi kesehatan tersangka memang sangat mendesak?.
Publik berhak mengetahui apakah aset-aset negara yang diduga dikelola secara tidak benar dalam kasus ini telah dipetakan dengan baik. Jangan sampai momentum kemenangan Idul Fitri, yang seharusnya menjadi ajang refleksi kesucian, justru dinodai oleh ketertutupan proses hukum yang melibatkan pejabat tinggi.
