Foto: Ketua HKTI Kabupaten Lumajang, saat Talkshow di LPPL Radio Suara Lumajang, Selasa (07/01/2025). (Dok istimewa)
LUMAJANG, Transparansi.co.id – Pupuk merupakan sebuah komponen penting bagi petani dalam menunjang pertumbuhan serta perkembangan tanaman yang mereka budidayakan.
Menurut Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lumajang, Iskak Subagio, penggunaan pupuk organik maupun kimia perlu dilakukan pada tanaman agar hasil pertaniannya melimpah. Namun, Ia menggaris bawahi, penggunaan pupuk juga harus tepat komposisinya serta mengetahui perbedaan antara pupuk berijin dengan pupuk tak berijin.
“Dengan pemberian pupuk yang tepat sesuai kandungan bagi tanamannya maka akan menghasilkan produk tani yang optimal,” ungkap pria berkacamata ini, saat Talkshow bersama Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang, di LPPL Radio Suara Lumajang, Selasa (07/01/2025).
Dikatakannya, dalam sekala nasional di tahun 2024 lalu, ada penambahan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah, yang awal 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Akan tetapi alokasi pupuk yang disediakan pemerintah tersebut tidak mencukupi kebutuhan para petani di seluruh Indonesia, karena petani mayoritas menggunakan pupuk ketanamannya yang berlebihan.
Dari hal tersebut, menjadi peluang bagi para oknum penjual pupuk untuk menjual pupuk tak berijin kepada petani. “Ini yang harus kita waspadai bersama dan para petani juga harus memahami hal tersebut,” pesannya kemudian.
Ciri pupuk yang memiliki ijin resmi, yaitu jenis dan kandungan pupuk yang memiliki ijin dari kementerian pertanian yang dikeluarkan oleh direktorat jendral sarana dan prasarana sub pupuk dan pestisida. Kemudian pupuk yang memiliki ijin edar dari Kementerian Perdagangan RI dan selanjutnya ijin hak cipta yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM.
“3 hal tersebut menjadi syarat mutlak bahwa pupuk itu sudah berijin dan resmi, yang artinya legal diperdagangkan, kandungan dan komposisinya dapat di pertanggung jawabkan,” jelasnya.
Sedangkan bagi pupuk yang tidak berijin atau ilegal, Iskak mengatakan, bahwa pupuk tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah dan pastinya kandungannya tidak sesuai dengan standart kelayakan, sehingga memiliki efek samping jika digunakan pada tanaman pertanian.
Kepada para petani di Lumajang khususnya, Iskak mengajak agar lebih memahami dan teliti dalam membeli dan menggunakan pupuk, agar hasil pertaniannya lebih terjamin kwalitasnya.
“Bagi orang awam tidak mengerti karena pupuk tak berijin secara bentuk dan design produknya hampir sama dan meniru dengan pupuk berijin, ini yang harus kita perhatikan kedepan,” ujarnya.
Ia juga berharap nantinya ada dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada para petani terkait pupuk bersubsidi atau pupuk yang memiliki ijin resmi dari pemerintah.
“Kami berharap di tahun 2025 ini kami bisa beraudensi dengan pemkab. Lumajang dna DPRD Lumajang dalam rangka mencegah maraknya pupuk tak berijin,” harapnya.
(Riyaman).
