Foto: Gambar AI
Lumajang, Transparansi.co.id – Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mempercepat pencairan Dana Dusun yang diprioritaskan untuk pemasangan penerangan jalan umum (PJU) dan CCTV di setiap dusun. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat keamanan lingkungan hingga tingkat paling bawah.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Lumajang dalam menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur keamanan berbasis lingkungan.
Kepastian pencairan Dana Dusun disampaikan dalam program Sambat Bunda On Air di LPPL Radio Suara Lumajang, Senin (11/5/2026), dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang.
Kasubid Penyusunan Anggaran BPKD Lumajang, Mirwahatul Adibah, menjelaskan penggunaan Dana Dusun kali ini difokuskan untuk mendukung penguatan keamanan lingkungan secara nyata dan terukur.
“Dana dusun akan segera dicairkan dan diprioritaskan untuk pembangunan PJU serta pemasangan CCTV di masing-masing dusun sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Adibah, keberadaan PJU dan CCTV memiliki fungsi strategis dalam mendukung aktivitas warga sekaligus memperkuat sistem pengawasan lingkungan berbasis teknologi.
Selain meningkatkan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu memperkuat kewaspadaan warga serta mendukung langkah preventif terhadap potensi gangguan keamanan.
Program itu sejalan dengan arahan Bupati Lumajang, Indah Amperawati atau Bunda Indah, yang sebelumnya menegaskan pentingnya penguatan keamanan lingkungan secara kolaboratif hingga tingkat dusun.
Pemkab Lumajang menilai keamanan masyarakat tidak cukup hanya melalui penanganan saat terjadi gangguan, tetapi juga membutuhkan sistem pencegahan dan pengawasan yang responsif. Karena itu, pembangunan PJU dan pemasangan CCTV dipandang sebagai investasi sosial yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Selain fokus pada infrastruktur keamanan, Pemkab Lumajang juga terus mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah.
Admin Pengaduan BPKD Lumajang, Ido Aris Saputra, mengajak masyarakat turut aktif mengawasi pelayanan publik dan tata kelola anggaran daerah.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan maupun pengaduan terkait pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi yang disediakan Pemkab Lumajang, di antaranya layanan WhatsApp Sambat Bunda dan Radio Suara Lumajang.
Melalui percepatan pembangunan PJU, pemasangan CCTV, serta penguatan layanan pengaduan publik, Pemkab Lumajang berharap tercipta lingkungan yang semakin aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga.
