Banyuwangi, transparansi.co.id- Dalam rangka penelitian tentang Indek pembangunan kesehatan Polri pada Polresta Banyuwangi dan Polres Situbondo tahun anggaran 2023, dilaksanakan kegiatan Team Puslitbang di gedung Rupatama Polresta Banyuwangi, Senin (24/7).
Kegiatan tersebut, dibuka langsung Wakapolresta Banyuwangi, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan. Serta dihadiri langsung Kapuslitbang Polri Brigjen Pol Drs. Iswyoto Agoeng Lesmana Doeta, M.Si.
Dalam kegiatan itu juga mendapatkan arahan langsung dari Ketua Tim Penelitian Kombes Pol Frans Tjahyono , S.I.K., M.H.
Seluruh kegiatan itu diikuti Kabag SDM Polres Banyuwangi dan Polres Situbondo, Kasidokkes Polresta Banyuwangi dan Polres Situbondo, Kasi Propam Polresta Banyuwangi dan Polres Situbondo, Kabagren Polresta Banyuwangi dan Polres Situbondo serta Perwakilan Kapolsek Jajaran bersama anggota Polsek Polresta Banyuwangi.
Kegiatan tersebut juga dipandu oleh Konsultan dari Universitas Indonesia Prof. Dr. Titin Siswantining, D.E.A. dan Pembina Tk.I Budi Triyanto, S.Sos.
Kapuslitbang Polri Brigjen Pol Drs. Iswyoto Agoeng Lesmana Doeta, M.Si. mengatakan, kegiatan tersebut merupakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Menurut undang-undang kesehatan, bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara,”ujar Brigjen Pol Drs. Iswyoto.
Brigjen Pol Drs. Iswyoto mengungkapkan derajat kesehatan merupakan investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.
Dalam undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025 dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
“Maka kesehatan merupakan salah satu pilar dari tiga pilar utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia selain pendidikan dan kemampuan ekonomi,” kata Brigjen Pol Drs. Iswyoto Agoeng Lesmana Doeta, M.Si.
Brigjen Pol Drs. Iswyoto menjelaskan Pusdokkes Polri selaku pembina dan penyelenggara kesehatan bagi Polri sejauh ini belum memiliki indeks pembangunan kesehatan Polri sebagai pedoman untuk mengukur dan mendiagnosis derajat kesehatan PNPP.
Untuk itu menurut Brigjen Pol Drs. Iswyoto perlu dirumuskan indikator indeks pembangunan kesehatan polri (IPKP) dengan tujuan penyediaan data base status derajat kesehatan PNPP dan mengukur faktor-faktor penentu yang mempengaruhi kesehatan bagi PNPP, sehingga dapat tergambarkan IPKP yang diharapkan.
“Saya berharap, di dalam penelitian ini para informan dan responden dapat memberikan data dan informasi yang sebenarnya. sehingga didapatkan data yang valid atau data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dengan harapan nantinya menghasilkan sebuah kesimpulan yang valid pula,”pungkasnya. (Redaksi)
