Bang Por anggota DPR-RI komisi X dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Mandat Pendidikan yang diselenggarakan pada Minggu (11/8/2024) di Kabupaten Jember. (Dok istimewa)
JEMBER, transparansi.co.id – Anggota Komisi X DPR RI, H Muhammad Nur Purnamasidi atau Bang Poer, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani masalah serius yang menghantui dunia pendidikan di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Dalam upayanya, Bang Poer secara khusus menyoroti empat masalah utama yang membutuhkan perhatian mendalam, yakni minimnya anggaran pendidikan, kendala guru honorer PPPK dalam mendapatkan Surat Keputusan (SK), kompleksitas sistem zonasi PPDB, dan kurangnya penyebaran program KIP.
Dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Mandat Pendidikan yang diselenggarakan pada Minggu (11/8/2024) di Kabupaten Jember, Bang Poer mengundang berbagai pihak terkait untuk memberikan masukan dan solusi terhadap tantangan-tantangan tersebut.
Pertama-tama, Bang Poer menekankan pentingnya peran anggaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
“Nanti kalau biaya pendidikan tidak maksimal, tentu outputnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan,” ucapnya.
Selain itu, Bang Poer juga menyoroti kesulitan yang dihadapi guru honorer PPPK dalam mendapatkan SK dan penempatan imbas dari keterbatasan anggaran.
Ia juga membahas sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang seringkali menimbulkan keluhan dari masyarakat terkait keadilan dan kualitas pelayanan pendidikan.