Dalam pelaksanaannya, pejabat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur membagi dana hibah barang menjadi dua paket pekerjaan/pengadaan untuk 25 SMK Swasta yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu:
Paket I: Meliputi 12 SMK Swasta.
Paket II: Meliputi 13 SMK Swasta.
Proses pengadaan dilakukan melalui tender/lelang, dan pemenang lelang ditetapkan sebagai berikut:
Paket I: PT. DESINA DEWA RIZKY dengan nilai kontrak Rp30.504.782.066,00.
Paket II: PT. DELTA SARANA MEDIKA dengan nilai kontrak Rp33.062.961.725,00.
Dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa barang yang diterima oleh 25 SMK Swasta tidak sesuai dengan kebutuhan (jurusan) di sekolah, tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, dan terdapat indikasi kemahalan harga.
Proses pengadaan barang/jasa dan hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan diduga mengandung perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan jabatan/kewenangan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
Perbuatan tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Saat ini, tim penyidik telah meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur untuk menghitung kerugian keuangan negara.
Sejak Rabu, 12 Maret 2025, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Kota Surabaya, antara lain:
Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kantor penyedia barang/rekanan, 2 rumah/tempat tinggal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan paket pekerjaan belanja hibah.
Penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen/surat yang berkaitan dengan kegiatan belanja hibah, serta barang bukti elektronik berupa handphone dan laptop. Dokumen/surat dan barang bukti elektronik yang ditemukan akan disita untuk memperkuat alat bukti dalam perkara ini.
Tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti dengan melakukan pemeriksaan saksi, meminta keterangan ahli, berkoordinasi dengan BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara, dan selanjutnya akan menetapkan tersangka yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. (red)
