Jember, transparansi.co.id- Dinilai kinerjanya kurang optimal, Paguyuban Petani Jember (PANIJEM) mendesak Bupati Jember Hendy Siswanto segera mengambil langkah untuk segera mengevaluasi kinerja tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Jember, Jumat (6/10/2023).
PANIJEM menilai bahwa Tim KP3 Jember yang ber- SK Bupati Jember itu kinerjanya tidak optimal. Sehingga, berdampak pada petani penerima pupuk bersubsidi menjadi korban penindasan.
Karena realisasi harga pupuk bersubsidi yang diterima petani tidak tepat prinsip 6 T, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.
Untuk prinsip 6 T itu, salah satunya tentang tepat harga. Untuk harga pupuk bersubsidi sampai ke petani yakni harga eceran tertinggi (HET). Dari harga HET tersebut, justru petani rata rata mendapatkan harga dari kios pupuk di atas harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
Harga HET yang dialami petani itulah, bukan hanya sebulan dua bulan tapi sudah berulang kali. Bahkan, telah dilaporkan ke tim KP3, tapi tidak ada respon memuaskan untuk progresnya dan tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepada penjual atau kios pupuk yang menjual pupuk di atas HET tersebut.
Fakta dan realita pahit yang dialami petani itulah yang melatarbelakangi PANIJEM untuk mendesak Bupati Jember H Hendy Siswanto, secepatnya mengevaluasi kinerja personil tim KP3 yang dibentuk tersebut.
