kWh meter subsidi 450 VA di Dusun Sumbernangka, Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember (dok istimewa)
Jember, transparansi.co.id- Bak penampungan air bersih yang dibangun oleh pemerintah Desa/Kec Ledokombo, Kabupaten Jember tahun 2023 silam telah diserahterimakan kepada masyarakat untuk dikelola secara mandiri.
Untuk menghidupkan mesin pompa air diduga memakai listrik subsidi kWh meter 450 VA.
Program air bersih dari pemerintah desa yang diperuntukkan bagi warga itu berlokasi di Dusun Sumbernangka, Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Diketahui, bahwa program tersebut terbagi menjadi tiga paket pekerjaan yang bersumber dari dana desa dan dana hibah tahun 2023.
Pembangunan yang bersumber dari dana desa diantaranya pembangunan bak penampungan air bernilai sekitar Rp199 juta dan pemasangan pipanisasi dengan nilai sekitar Rp166 juta.
Namun, untuk pembangunan sumur bor yang bersumber dari dana hibah 2023 itu masih misterius karena tidak adanya prasasti yang ditemukan terpasang di lokasi.
Kepala Desa Ledokombo, Ipung Wahyudi ketika dikonfirmasi transparansi.co.id pada Senin 13/5 mengatakan, bahwa proyek pembangunan bak air bersih dan pemasangan pipanisasi tersebut bersumber dari DD tahun 2023. Tidak benar dikatakan double accounting.
Terkait pekerjaan sumur bor yang bersumber dari dana hibah, Ipung Wahyudi enggan memberikan statement berdalih bukan kapasitasnya untuk menjawab dan bukan tanggungjawabnya.
“Itu bukan ranah saya, itu tangung jawab ketua Pokmas,” sergahnya.
Ipung menyampaikan bahwa program tersebut sudah selesai dalam pengerjaannya. Secara resmi pemdes Ledokombo sudah menyerahterimakan bak penampungan air bersih kepada tamir masjid bernama Hot untuk pengelolaannya.
“Saya harus serah terima kan program DD itu ke masyarakat. Waktu itu aku serahkan ke takmir masjid Baiturrahman bernama pak Hot” jelasnya.
Terkait teknis pengelolaan dan penyaluran air ke masyarakat, Ipung menyebut sepenuhnya menjadi kebijakan takmir masjid selaku pengelolanya.
“Mau disalurkan kemana, ditarik retribusi berapa itu kan kebijakan takmir,” ujarnya.
Kendati begitu, Ipung mengaku secara pribadi masih membantu biaya operasional setiap bulannya, mengingat, pendapatan hasil retribusi dari masyarakat tidak mencukupi dengan biaya operasional yang harus ditanggung oleh pengelola.
“Mengingat kondisi geografis naik turun. Setiap bulan aku support karena listrik belum masuk. kilometer (kWh) (berjarak) satu kilometer (dari Bak penampungan), kalo voltase lagi turun pakai genset, kalo sudah pakai genset biaya bengkak mas,” imbuhnya.
Sementara itu, Aris Budiono yang akrab dipanggil pak Hot warga Dusun Sumbernangka Ledokombo akui bahwa dirinyalah yang mengelola bak penampungan air bersih untuk dikomersilkan ke warga.
Aris menyampaikan bahwa bak penampungan air yang dikelolanya sudah disalurkan ke seratus pelanggan. Untuk jadi pelanggan, warga dibanderol 400-600 ribu include pipa pipa dan jasanya.
“Seratus rumah,” kata Aris Budiono kepada transparansi.co.id di lokasi bak penampungan air Dusun Sumbernangka pada Senin (13/5/2024).
Disingung terkait kelistrikan, Aris mengatakan bahwa selama ini untuk menghidupkan mesin pompa air memakai kWh listrik 450 VA Subsidi atas nama dirinya yang dititipkan di rumah saudaranya.
“Tiang listriknya kan tidak ada kabelnya,” keluhnya.
Aris menyebut Aril selaku oknum petugas pemasangan kelistrikan saat itu.
“Listriknya yang masang itu Aril, pegawai PLN Kalisat (ULP),” katanya.
Bahkan, lanjut Aris, menyiapkan satu kWh listrik 450 VA Subsidi milik saudaranya sebagai cadangan, Aris beralasan ada batas maksimal pembelian token listrik setiap bulannya.
“Saya pakai dua kWh meter yang 450 VA, pinjam (kWh meter) punya saudara satu. Kalo pulsanya habis terus pakai kWh yang satunya, soalnya maksimal pembelian pulsa (token) 150 ribu tiap bulanya,” jelasnya.
Tidak jarang Aris harus menghidupkan genset ketika turun voltase.
“Kadang saya pakai genset, kan voltase nya ngak normal di sini, nggak kuat,” tukasnya.
Sementara manager PLN ULP Kalisat hendak dikonfirmasi transparansi.co.id tidak ada di tempat.
Bahkan dua karyawan PLN ULP Kalisat enggan memberikan statement berdalih bukan kapasitasnya untuk memberikan keterangan ke awak media.
Bahkan karyawan tersebut enggan memberikan nomor telepon manager dengan alasan harus minta izin terlebih dahulu.
Guna Cover both Side pemberitaan pihak PLN akan dikonfirmasi lebih lanjut.
(Tim Redaksi)