Foto: Penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara SMSI dan RRI di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026). (Dok SMSI)
JAKARTA, Transparansi.co.id – Derasnya peredaran informasi palsu atau hoaks di ruang digital mendorong Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memperkuat kolaborasi untuk membangun ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan kompetensi insan pers, serta memperluas penyebaran informasi pembangunan.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara SMSI dan RRI di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengatakan kerja sama tersebut merupakan perwujudan gagasan bersama antara dirinya dan Direktur Utama RRI dalam menghadapi persoalan hoaks yang semakin kompleks.
“Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks,” kata Firdaus.
Menurut Firdaus, kerja sama SMSI dan RRI akan diwujudkan melalui sejumlah program, antara lain Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, SMSI menaungi ribuan perusahaan media siber, termasuk media rintisan (startup media) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Jaringan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung penyebarluasan informasi pembangunan secara lebih luas.
“Media startup atau media rintisan yang tergabung dalam SMSI sebanyak 3.181 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia mendukung program penyebaran informasi pembangunan,” ujarnya.
Firdaus juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya integrasi RRI dan TVRI sebagai platform media publik yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, sekaligus memperkuat penyebaran informasi pembangunan.
“SMSI juga mendukung pengintegrasian RRI dan TVRI menjadi platform global sebagai kekuatan pemerintah,” kata Firdaus.
Ia menegaskan, penanganan hoaks tidak cukup dilakukan dengan membantah informasi palsu setelah telanjur beredar. Diperlukan ekosistem media yang ditopang kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan verifikasi informasi.
Karena itu, peningkatan kompetensi wartawan menjadi salah satu prioritas dalam kerja sama SMSI dan RRI. Kolaborasi tersebut diharapkan turut mendorong terwujudnya ekosistem pers yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, mengatakan kerja sama dengan SMSI merupakan bagian dari upaya bersama menghadapi tantangan ekosistem informasi digital.
“Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks,” kata Hendrasmo.
Ia menjelaskan, tantangan di ruang digital tidak hanya berkaitan dengan media besar. Media kecil dan media rintisan juga memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem informasi publik.
Melalui kerja sama tersebut, RRI dan SMSI akan mendorong peningkatan kompetensi sekaligus memperkuat kolaborasi antarmedia. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan konten berkualitas dan membantu masyarakat menyikapi derasnya arus informasi digital secara kritis.
Dewan Pers Soroti Ancaman Algoritma Digital
Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyoroti perubahan besar dalam pola masyarakat memperoleh informasi di era digital.
Menurut Komaruddin, pada masa lalu, informasi berbasis tulisan melalui proses produksi yang relatif panjang dan melewati sejumlah tahapan seleksi. Media massa juga memiliki identitas, alamat, serta pihak yang bertanggung jawab atas informasi yang diterbitkan.
Namun, perkembangan teknologi digital mengubah situasi tersebut secara drastis. Media sosial kini menjadi ruang publik yang memungkinkan siapa pun memproduksi dan menyebarkan informasi dengan cepat.
“Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik,” ujarnya.
