Foto: Josias Anto Budi Nugroho Secam Jelbuk sekaligus PJ Kades Jelbuk Jember.(Dok istimewa)
Jember, Transparansi.co.id – Tim Fasilitator Kecamatan (TFK) Jelbuk, Kabupaten Jember, Josias Anto Budi Nugroho, mengaku kecolongan dalam proses Monitoring Evaluasi (Monev) pengunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk perangkat Desa Suger Kidul kecamatan setempat.
“Tiap tahun kita sudah lakukan evaluasi. Titik- titik (penyimpangan) itu sebenarnya sudah kita temukan tahun kemarin dan kita hanya kasih teguran saat itu,” kata Josias.
Josias mengatakan, pihaknya kerap kali memberikan peringatan kepada Kades Suger Kidul perihal iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk segera dibayarkan tepat waktu sesuai rencana dan peraturan yang berlaku.
“Selalu kita himbau, selesai terima anggaran dahulukan yang namanya iuran BPJS Ketenagakerjaan lebih lebih sinkronisasikan dengan BPJS Kesehatan,” kata Josias Anto Budi Nugroho, Secam Kecamatan Jelbuk kepada transparansi.co.id, Jumat (16/5/2025), di Kantor Kecamatan Jelbuk.
Dua bulan lalu sebelum mencuat ke publik, kata Josias, pihaknya sudah peringatkan pemerintah desa untuk segera selesaikan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang belum terbayarkan.
“Informasi terakhir, katanya Pemdes Suger Kidul dengan BPJSTK sudah ada kesepakatan, sistemnya seperti pemutihan katanya gitu, dan kami merasa permasalahan sudah terselesaikan, dan dari laporan itu kita merasa enteng (selesai permasalahan),” jelasnya.
Terkait uang iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah terealisasi namun tidak direalisasikan, ia akan mendalami lebih lanjut.
