Foto: Proyek revitalisasi satuan pendidikan di SMP Negeri 1 Balung Jember. (Dok transparansi)
Jember, transparansi.co.id – Moh Rohim, Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) revitalisasi satuan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Balung di Jember, terkesan tak transparan dalam pengelolaan anggaran.
Moh Rohim yang sekaligus ketua MKKS itu enggan membeberkan mekanisme pembelanjaan bahan material dan juga harga satuan barang yang dibelinya dari uang negara tersebut.
Dalam pengadaan bahan material, panitia pembangunan diduga menunjuk penyedia jasa dengan sedikit pembelanjaan secara langsung ke toko.
Bukan hanya itu, dalam pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan bahan material ditengarai tidak sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan yang sudah ditentukan.
Berdasarkan keterangan Moh Rohim yang dikirim lewat WhatsApp, pada Minggu 5/10, beberapa item bahan material dan struktur bangunan mengalami perubahan dimensi, diantaranya, kanal c (Galvalum) dari ukuran 75 naik 80, keramik ukuran 30×30 naik menjadi 60×60, holow plafon 0,3 naik 0,4 cm.
Dalam keterangannya itu, struktur bangunan rehabilitasi ruang kelas juga mengalami perubahan spesifikasi bangunan, diantaranya, gewel penyangga atap dari 2 menjadi 5.
Pembesian memakai besi HIJ, Pasir Lumajang dan untuk jendela mengunakan kayu jenis bengkirai.
Ia tidak menjelaskan alasan perubahan spesifikasi dimensi material holow plafon dan galvalum pada proyek swakelola revitalisasi tersebut.
Perubahan spesifikasi ini terjadi diduga ada kelebihan anggaran revitalisas satuan pendidikan yang digelontorkan pemerintah pusat sebesar Rp4,2 Miliar.
Ironisnya, Moh Rohim justru melarang wartawan untuk tidak lagi memberitakan proyek swakelola revitalisasi yang sedang berlangsung pengerjaannya itu.
“Ojok diberitakan lagi,” tulis dia.
“Cukup wes mas…yo
tolong ojo ditulis maneh,” jawab Moh Rohim, menjawab pertanyaan wartawan terkait mekanisme pembelanjaan dan harga satuan barang yang telah dibelinya itu.
Berita sebelumnya, Rohim menyampaikan SMPN 1 Balung memperoleh anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebesar Rp4,212.000.000 (Empat miliar dua ratus dua belas juta rupiah).
Dari jumlah dana tersebut akan dipergunakan untuk pembiayaan perabot lengkap, perencanaan, pengawas, admistrasi dan pekerjaan fisik.
“Pekerjaan fisik meliputi pembangunan 4 ruang kelas baru (RKB), rehabilitasi 7 ruang kelas, rehabilitasi ruang kantor, 2 ruang Lab, rehabilitasi kamar mandi dan pembangunan 2 toilet baru,” kata Moh Rohim kepada wartawan, Jumat (3/10/2025), di lokasi pembangunan SMPN 1 Negeri Balung.
Kepala sekolah itu menyampaikan bahwa revitalisasi ini dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SMPN 1 Balung.
Sementara itu, dilansir dari laman siaran pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 448/sipers/A6/VIII/2025.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak mentolerir praktik kecurangan atau penyelewengan dana dan akan menindak tegas oknum yang terbukti mengambil manfaat pribadi atas pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Program ini bukan projek biasa, melainkan bentuk konkret tanggung jawab negara untuk mewujudkan pendidikan yang aman, layak, dan berkualitas.
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan sekolah diberi otoritas penuh untuk merancang, membelanjakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran secara transparan dan akuntabel, dengan dukungan langsung dari masyarakat dan tenaga profesional.
“Swakelola bukan hal baru, pendekatan ini telah digunakan lebih dari 20 tahun dalam kerangka manajemen berbasis sekolah (MBS),” jelas Dirjen Gogot menyikapi dugaan pungli di beberapa TK di Jawa Barat, Jakarta (17/8/2025).
Dirjen Gogot kembali menekankan, revitalisasi sekolah yang dilaksanakan secara swakelola ini melibatkan masyarakat secara gotong royong, harapannya dapat mendorong partisipasi masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi lokal, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan (sense of belonging) masyarakat terhadap sekolah.
