Foto: Bupati Lumajang Indah Amperawati, saat melantik 3 Pj Kepala Desa di Gedung PKK. (Dok istimewa)
Lumajang, Transparansi.co.id – Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada pelayanan masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan pelantikan tiga Penjabat (Pj) Kepala Desa di Gedung PKK Kabupaten Lumajang, Kamis (7/5/2026).
Bupati Lumajang Indah Amperawati atau yang akrab disapa Bunda Indah melantik Pj Kepala Desa Yosowilangun Kidul, Dawuhan Wetan, dan Banyuputih Lor untuk memastikan pelayanan pemerintahan desa tetap berjalan optimal di masa transisi kepemimpinan.
Dalam arahannya, Bunda Indah menegaskan jabatan Pj Kepala Desa bukan sekadar pengisi kekosongan administratif, melainkan amanah strategis yang menuntut integritas, disiplin, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.
“Saya tidak ingin ada kekosongan pelayanan. Masyarakat harus tetap mendapatkan pelayanan yang baik meskipun berada dalam masa transisi pemerintahan desa,” tegasnya.
Bunda Indah memberi perhatian khusus terhadap transparansi pengelolaan dana desa. Ia meminta seluruh Pj Kades yang baru dilantik menerapkan tata kelola keuangan yang tertib, akuntabel, dan sesuai aturan, termasuk mendorong penggunaan transaksi non-tunai dalam pengelolaan anggaran desa.
Menurutnya, transparansi dana desa menjadi kunci membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Penggunaan anggaran desa harus dilakukan secara disiplin, transparan, dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan dana desa bukan hanya instrumen administratif, melainkan motor penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Karena itu, setiap program harus mampu menjawab kebutuhan riil warga, mulai dari pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Selain menyoroti tata kelola pemerintahan, Bunda Indah juga meminta penguatan peran sosial di tingkat desa. Ketua TP PKK Desa diminta aktif mendampingi masyarakat, terutama dalam upaya pencegahan stunting, peningkatan kesehatan keluarga, serta edukasi sosial bagi perempuan dan anak.
Para Pj Kades juga diminta segera membangun komunikasi harmonis dengan seluruh unsur masyarakat, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga RT/RW.
Menurut Bunda Indah, keberhasilan kepemimpinan desa tidak hanya ditentukan kemampuan administratif, tetapi juga kemampuan merangkul masyarakat dan menjaga kondusivitas wilayah.
“Seorang pemimpin desa harus memiliki jiwa melayani dan mampu hadir di tengah masyarakat,” katanya.
Pelantikan tiga Pj Kepala Desa tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Lumajang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan desa sebagai fondasi pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.
Pemerintah berharap kepemimpinan baru di tingkat desa mampu menjaga stabilitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
