Foto: Kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang. (Dok. Transparansi.co.id)
Lumajang, Transparansi.co.id – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Lumajang memastikan alokasi serta pemanfaatan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk bidang kesehatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Dinkes P2KB Kabupaten Lumajang, Ester Pramedina, SKM, M.Kes.
Berdasarkan pagu perubahan anggaran tahun 2026, besaran anggaran DBHCHT bidang kesehatan mencapai Rp9.916.964.000.
“Anggaran DBHCHT tahun 2026 digunakan untuk pembayaran iuran dan bantuan JKN bagi masyarakat miskin Kabupaten Lumajang,” ujar Ester.
Dana tersebut dimanfaatkan untuk dua komponen, yakni Iuran PBPU dan BP Pemda serta Bantuan Iuran PBPU dan BP Pemda. Masing-masing menyasar 16.405 orang selama 12 bulan dan 13.098 orang selama 5 bulan.
“Anggaran DBHCHT tahun 2026 diperuntukkan untuk pembayaran iuran JKN. Sasaran atau penerima manfaatnya adalah masyarakat miskin Kabupaten Lumajang,” jelasnya.
Kegiatan yang bersumber dari dana DBHCHT tersebut dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Desember 2026.
Ester menambahkan, dengan adanya jaminan tersebut, penerima manfaat kini dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kesulitan pembiayaan karena sudah ter-cover JKN.
Untuk pengawasan dan evaluasi penggunaan DBHCHT tahun 2026, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Lumajang.
“Sementara untuk ketepatan penerima sasaran, Dinkes P2KB senantiasa berkoordinasi dengan Dinsos P3A dan Dispendukcapil,” kata Ester.
Di sisi lain, ia mengakui tantangan ke depan adalah keterbatasan APBD. Karena itu, pihaknya berharap anggaran DBHCHT dapat stabil atau bahkan meningkat untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Lumajang.





















