Situbondo, transparansi.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo terus memperkuat sektor kesehatan melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026. Lebih dari Rp26 miliar anggaran dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Situbondo.
Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung program Berantas (Berobat Gratis Tanpa Batas) serta pemberian insentif bagi ribuan kader Posyandu yang selama ini berperan penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo, mengatakan bahwa sebagian besar anggaran DBHCHT dialokasikan untuk memperluas jangkauan program Berantas dengan nilai mencapai Rp22,6 miliar.
“Sebagian besar anggaran DBHCHT di Dinas Kesehatan difokuskan untuk memperluas progam berobat gratis tanpa batas bagi masyarakat Situbondo,” ujarnya, Rabu, 04 November 2026.
Menurut Dwi, program Berantas merupakan salah satu program unggulan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo bersama Wakil Bupati Ulfiyah. Program tersebut dirancang untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan biaya maupun lokasi tempat tinggal.
### Tambahan Rp6,35 Miliar untuk Perluas Program Berantas
Dwi mengungkapkan, komitmen pemerintah daerah dalam memperluas pelayanan kesehatan juga diperkuat melalui penambahan anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Kami juga menambah alokasi anggaran DBHCHT untuk Program Berantas sebesar Rp6,35 miliar di Perubahan APBD Tahun 2026. Sehingga cakupan pelayanan kesehatan semakin luas dan optimal,” tegas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
Dengan tambahan anggaran tersebut, Pemkab Situbondo berharap semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan layanan kesehatan melalui program Berantas. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari pemerataan pelayanan kesehatan agar masyarakat memperoleh akses pengobatan yang lebih mudah.
### Rp3,6 Miliar untuk Insentif Ribuan Kader Posyandu
Selain memperkuat program pengobatan gratis, Dinkes Situbondo juga mengalokasikan sekitar Rp3,6 miliar dari DBHCHT 2026 untuk pemberian insentif kepada ribuan kader Posyandu.
Pemberian insentif tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah atas kontribusi para kader yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat desa dan kelurahan, termasuk dalam mendukung upaya penurunan angka stunting.
“Kami berkomitmen untuk terus menekan angka stunting di Kabupaten Situbondo. Salah satunya dengan memberikan insentif kepada kader posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak penurunan stunting,” tegas Dwi.
Ia berharap dukungan anggaran tersebut dapat meningkatkan motivasi dan kinerja kader Posyandu dalam menjalankan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Dwi juga menegaskan bahwa pemanfaatan DBHCHT di sektor kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan dana yang bersumber dari penerimaan cukai hasil tembakau dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemanfaatan DBHCHT di sektor kesehatan juga menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Situbondo agar dana yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau dapat kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya melalui peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di bidang kesehatan,” pungkasnya.
Melalui alokasi anggaran tersebut, Pemkab Situbondo berharap kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat, akses pengobatan semakin merata, serta upaya penurunan angka stunting dapat berjalan lebih optimal di seluruh wilayah Kabupaten Situbondo.
