Foto: Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lumajang, Subechan, S.E., M.M. (Dok. Transparansi.co.id)
Lumajang, Transparansi.co.id – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp1,9 miliar pada tahun anggaran 2026.
Sebagian besar anggaran tersebut, yakni Rp1,3 miliar, digunakan untuk melindungi pekerja rentan melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“1,3 miliarnya itu kita gunakan untuk mengcover BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau, kemudian buruh tambang dan masyarakat miskin lainnya,” ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lumajang, Subechan, S.E., M.M, ketika ditemui transparansi.co.id, Senin (9/11).
Program ini menyasar pekerja rentan yang berada di kelompok desil 1 sampai 4, namun bukan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Kebijakan ini diambil setelah Disnaker berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Sebab, jika penerima BLT sekaligus didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan, maka bantuan BLT yang bersangkutan terancam hilang.
“Intinya masyarakat yang penerima BLT tidak kami berikan BPJS Ketenagakerjaan. Karena sesuai dengan Dinsos, kalau dicover BPJS Ketenagakerjaan, BLT nya hilang,” jelasnya.
Total penerima manfaat program ini mencapai 15.000 lebih orang yang terdiri dari buruh tani tembakau, buruh tambang, dan masyarakat miskin lainnya.
Sisa anggaran DBHCHT sebesar Rp600 juta dialokasikan untuk dua jenis pelatihan keterampilan bagi pemuda Lumajang.
Kedua pelatihan tersebut adalah Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue yang telah dilaksanakan, serta Pelatihan Desain Grafis.
“Untuk dua pelatihan. Pelatihan pembuatan roti dan kue yang sudah dilakukan, dan untuk desain grafis,” katanya.
Pola rekrutmen kedua pelatihan tersebut sama. Peserta dijaring melalui pendaftaran online yang dikhususkan bagi usia 18 hingga 35 tahun.
Setelah mendaftar secara online, calon peserta wajib mengikuti seleksi tatap muka atau offline. Tahapan ini untuk memastikan komitmen peserta, karena pelatihan berlangsung selama 20 hari penuh tanpa libur.
“Intinya ketemu offline ini kita memastikan, karena apa, pelatihan ini berlangsung selama 20 hari dan tidak ada libur. Karena kami kembali lagi, kalau ada libur kami terkendala dengan instruktur,” ujarnya.
Adapun syarat minimal pendidikan peserta adalah lulusan SMA atau sederajat.
Disnaker berharap seluruh peserta pelatihan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi mampu menjadi wirausaha mandiri.
Untuk mendukung hal tersebut, selain materi keterampilan, seluruh peserta juga dibekali peralatan usaha setelah pelatihan selesai.
“Harapan kami ke depan semua peserta pelatihan, baik peserta pelatihan roti dan kue, dan desain grafis mereka menjadi wirausaha mandiri, tidak tergantung kepada perusahaan. Kenapa yang ikut pelatihan kami juga bekali dengan peralatan,” pungkasnya.
