Bojonegoro, transparansi.co.id– Polisi Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) tetap akan tegas dengan melakukan penertiban terkait persoalan keberadaan tugu perguruan silat yang terpasang atau dibangun di ruang-ruang terbuka dan tidak punya ijin.
Hal itu seperti ditegaskan oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Dr. Toni Harmanto, M.H usai menggelar Analisa dan Evaluasi (Anev) untuk Bulan Juni hingga Juli 2023, terkait Situasi Kemanan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) di Bojonegoro, Rabu (2/8/2023).
Irjen Pol Toni mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan scanning terhadap persoalan yang dihadapi oleh jajaran kepolisian pada saat ia menjabat sebagai Wakapolda Jatim pada tahun 2018 lalu.
Menurutnya salah satu penyebab terjadinya bentrok antar perguruan silat maupun pesilat dengan Masyarakat adalah adanya tugu-tugu yang menjadi kebanggaan bagi mereka (pesilat).
Irjen Pol Toni juga menyebut adanya tugu yang menjadi kebanggaan para oknum pesilat yang dibangun di tempat yang kadang juga bukan pada tempatnya dan di ruang-ruang public sangat rentan menjadi menjadi pemicu konflik.
Pasalnya kata Kapolda Jatim, begitu tugu itu dicoret atau dirusak emosi para pesilat muncul dan terjadilah konflik yang berkepanjangan.
“Ini pemetaan kita sehingga ini menjadi potensi masalah yang harus disikapi,”tegas Irjen Toni.
Irjen Pol Toni Harmanto mengungkapkan bahwa pihaknya melihat isu tentang masalah perguruan pencak silat ini terus terjadi khususnya di beberapa wilayah di Jawa Timur.
“Saya melihat isu tentang masalah perguruan pencak silat ini terus terjadi, makanya dengan pemetaan yang sebelumnya kita lakukan, salah satu sebab dari keributan diantara para perguruan pencak silat, kemudian mereka dengan masyarakat, ini juga termasuk karena adanya tugu-tugu yang menjadi kebanggaan bagi mereka,”ungkap Irjen Toni.
Kapolda Jawa Timur ini juga mengaku bahwa pihak Polda Jatim juga telah berkoordinasi dengan pihak Pemprov Jatim dalam hal ini Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
