Foto: Petugas saat mendata desil kesejahteraan masyarakat. (Dok. Istimewa)
Lumajang, Transparansi.co.id – Pemerintah Kabupaten Lumajang mendorong percepatan pemutakhiran data desil kesejahteraan masyarakat. Langkah ini dilakukan agar program pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi warga di lapangan.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menekankan pentingnya memastikan data desil benar-benar menggambarkan kondisi riil masyarakat. Pemutakhiran dinilai perlu karena kondisi sosial ekonomi keluarga bisa berubah dari waktu ke waktu.
“Camat dan perangkat harus memastikan di lapangan dan menjelaskan peringkat-peringkat desil kepada masyarakat,” ujar Bunda Indah saat memimpin Apel kegiatan Setor Madu di Kecamatan Yosowilangun, Rabu (26/8/2026).
Menurut Bunda Indah, perubahan kondisi ekonomi keluarga dapat memengaruhi posisi dalam pendataan kesejahteraan. Karena itu, data yang pernah tercatat perlu terus diperiksa agar tidak tertinggal dari kondisi sebenarnya.
Ia mencontohkan, penetapan desil tidak bisa didasarkan pada penilaian sepihak, melainkan harus merujuk pada data dan indikator yang menjadi dasar pendataan.
“Gunakan peluang perubahan data setiap tiga bulan sekali agar data itu valid dan akurat,” tegasnya.
Data yang diperbarui akan membantu pemerintah memperoleh gambaran kesejahteraan masyarakat yang lebih sesuai dengan keadaan terkini. Data tersebut kemudian menjadi dasar penentuan sasaran program dan bentuk intervensi yang dibutuhkan warga.
Bunda Indah meminta jajaran di tingkat kecamatan dan desa aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai posisi desil serta pentingnya memperbarui data ketika terjadi perubahan kondisi keluarga.
Sebaliknya, masyarakat juga diharapkan menyampaikan informasi kondisi keluarganya melalui mekanisme pendataan yang berlaku.
Pemutakhiran data juga penting untuk mengurangi potensi ketidaksesuaian antara kondisi warga di lapangan dengan data yang digunakan dalam perencanaan program. Semakin baik kualitas data, semakin kuat pula dasar pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan dan pelayanan.
Pemutakhiran berkala ini, menurut Bunda Indah, merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan berbasis data.
“Dengan data yang valid dan mutakhir, pemerintah dapat menyusun kebijakan lebih terukur dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pemutakhiran data secara berkala, Pemkab Lumajang berharap kualitas data kesejahteraan semakin baik. Dengan begitu, program pemerintah dapat diarahkan lebih tepat sesuai kondisi dan kebutuhan warga.
