Foto: Abdul Muthalib Kaur Kesra Desa Pancakarya Jember
JEMBER, Transparansi.co.id – Polemik pengelolaan program infrastruktur Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025 di Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, kembali menguak sejumlah kejanggalan. Abdul Muntolib, selaku Kaur Kesra, mengaku pernah tercantum sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) untuk dua pekerjaan infrastruktur, tetapi tidak mengetahui proses pelaksanaan maupun pembelanjaan anggaran di lapangan, Jumat (20/11/2026).
Dalam keterangannya kepada wartawan, Muntolib menyebut dua pekerjaan yang dikaitkan dengan dirinya, yakni pelebaran jalan dan pekerjaan jalan lainnya. Namun, ia mengaku tidak dilibatkan dalam pelaksanaan teknis, pembelian material, pembayaran tenaga kerja, hingga pengawasan pekerjaan.
“Saya tidak terlibat di lapangan,” ungkap Muntolib kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, penunjukan sebagai PKA disebut tidak selalu melekat pada dirinya. Menurutnya, penugasan pelaksana kegiatan anggaran terkadang berganti-ganti, bergantung pada pihak yang ditunjuk.
Muntolib juga mengaku tidak mengetahui secara pasti mekanisme pelaksanaan pekerjaan yang tercantum atas namanya. Bahkan, terkait pembelanjaan material dan pembayaran tenaga kerja, ia menyebut hal tersebut bukan dirinya yang melakukan.
“Pembelanjaan material, membayar tukang, tenaga itu bukan saya,” katanya.
Disinggung mengenai keterlibatannya dalam pekerjaan pelebaran jalan, Muntolib mengaku tidak mengetahui proses teknis pengerjaan karena tidak pernah diminta turun ke lokasi.
Ia menyebut pelaksanaan kegiatan saat itu berada di bawah kendali pihak lain, termasuk kepala desa dan pihak yang disebut turut mengawasi pekerjaan di lapangan.
Muntolib juga menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengatur pembelian material, pembayaran pekerja, maupun mekanisme pengeluaran uang untuk kegiatan tersebut.
Padahal, posisi PKA dalam pelaksanaan kegiatan anggaran berkaitan dengan tanggung jawab administrasi dan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.
Muntolib turut menceritakan pengalamannya ketika pemeriksaan oleh Inspektorat berlangsung. Ia mengaku sempat diminta menandatangani dokumen terkait pekerjaan pelebaran jalan, tetapi tidak mengetahui secara detail dokumen yang ditandatangani.
Menurutnya, saat itu dirinya baru mengetahui dokumen tersebut berkaitan dengan pekerjaan yang disebut tercantum atas namanya.
“Saya mau tanda tangan. Saya lihat, kok ini pelebaran yang dibelokkan (Lokasi proyek). Tahunya kemarin itu,” ujarnya saat menceritakan proses pemeriksaan.
Ia juga mengaku tidak pernah secara khusus dilibatkan dalam monitoring dan evaluasi (monev) pekerjaan infrastruktur tahun 2025. Muntolib menyebut tidak pernah dipanggil atau diminta memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan sebelum pemeriksaan berlangsung.
Lanjut Muntolib menjelaskan bahwa terdapat dua pekerjaan yang dikaitkan dengan dirinya sebagai PKA, yakni pekerjaan pelebaran jalan dan satu pekerjaan jalan lainnya.
Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci nilai anggaran, volume pekerjaan, pembelanjaan material, maupun pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan tersebut.
Ia juga menyebut inisial SHN dalam konteks pihak yang mengetahui kegiatan di wilayah pekerjaan tersebut,, tetapi keterangan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada yang bersangkutan.
Sebelumnya, Kaur Perencanaan Mulyadi juga menyatakan dirinya hanya menyusun rencana kegiatan berdasarkan usulan masyarakat dan Musdes. Ia mengaku tidak mengetahui secara detail pembelanjaan anggaran, pihak pelaksana, serta perubahan pekerjaan setelah perencanaan awal disusun.
Dua keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban program infrastruktur di Desa Pancakarya. Terlebih, program infrastruktur tersebut kini menjadi bagian dari penelusuran Inspektorat dan aparat penegak hukum.















