Foto: Proyek Irigasi Bondoyudo Baru sedang Berlangsung pekerjanya
JEMBER, Transparansi.co.id – Proyek rehabilitasi jaringan irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Bondoyudo yang mencakup Kabupaten Jember dan Lumajang menjadi sorotan. Pasalnya, papan informasi proyek di lokasi tidak mencantumkan nilai anggaran, sumber pendanaan, volume maupun rincian item pekerjaan, Jember, (4/11/2026).
Berdasarkan data paket lelang pada situs DataLPSE.com yang merujuk LPSE Kementerian Pekerjaan Umum, proyek dengan kode lelang 10108909000 tersebut memiliki pagu dan HPS sebesar Rp260.503.208.000, bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026.
Dalam papan proyek disebutkan, pekerjaan dilaksanakan selama 537 hari kalender oleh KSO PT. Minarta Dutahutama–PT. Tirta Magelang. Sementara konsultan pengawas adalah KSO PT. Nadiputra Pratama–PT. Agrinas Palma Nusantara.
Saat dikonfirmasi, Arif dari konsultan pengawas PT. Nadiputra belum memberikan penjelasan teknis dan mengarahkan awak media untuk meminta keterangan langsung kepada pihak BBWS Brantas di Surabaya.
“Mohon maaf mas, jenengan langsung ke proyek Brantas saja ya, suwun,” ujarnya melalui WhatsApp, Rabu (4/11/2026).
Sementara itu, Awang, selaku pihak kontraktor pelaksana PT. Minarta Dutahutama juga belum memberikan penjelasan mengenai rincian pekerjaan dan nilai kontrak proyek tersebut.
Awang malahan menyampaikan bahwa dirinya meminta agar pertemuan dilakukan pada waktu luang untuk membahas dan mengoordinasikan lebih lanjut persoalan proyek tersebut agar komunikasi dapat berjalan lebih baik.
“Ketemu saja nanti waktu longgar ya biar kordinasi lebih enak,” tulis Awang menjawab pertanyaan wartawan.
Sikap belum adanya penjelasan dari pihak pelaksana maupun konsultan pengawas semakin menyisakan tanda tanya mengenai transparansi proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut.
Besarnya pagu anggaran yang mencapai Rp260,5 miliar menjadi perhatian publik, terutama terkait keterbukaan informasi dan transparansi pelaksanaan pekerjaan.
Awak media akan berupaya meminta klarifikasi kepada BBWS Brantas di Surabaya terkait nilai kontrak, volume pekerjaan, rincian kegiatan serta tidak dicantumkannya informasi anggaran pada papan proyek.
